BANGKA, 25 Juni 2026 — Guna membangun kesiapsiagaan terhadap potensi bencana sekaligus menguatkan kemandirian ekonomi di wilayah pesisir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi nyata melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Melalui kegiatan ini, BPBD Babel mengimplementasikan sebuah gerakan mitigasi dini atau "Gemini" sebagai langkah strategis dalam menyebarluaskan pemahaman kebencanaan secara preventif kepada masyarakat luas. Mengusung tema “Melalui Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, Kita Wujudkan Masyarakat Pesisir yang Tangguh Bencana Menuju Babel Berdaya”, kegiatan strategis ini dipusatkan di Pantai Rebo, Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
Kegiatan yang berlangsung intensif ini menyasar langsung Kelompok Nelayan Desa Rebo dan sekitarnya sebagai pilar utama penggerak kawasan pesisir. Langkah proaktif ini dipicu oleh atensi langsung Gubernur Babel, Bapak Dr. (H.C.) Hidayat Arsani,S.E. yang berkaca pada maraknya kasus kecelakaan nelayan di laut sepanjang tahun 2025. Ini menandai momentum perdana bagi BPBD Babel dalam menyisir kelompok nelayan secara langsung sebelum nantinya dilanjutkan ke sektor pendidikan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, S.ST.P., M.Si., memimpin langsung jalannya pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam orasi edukasinya, Budi Utama menekankan bahwa ketangguhan sebuah wilayah harus dibangun secara struktural dan masif melalui penguatan tiga pilar utama: Desa Tangguh Bencana (Destana), Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana).
Lebih dari sekadar kesiapsiagaan fisik, Budi Utama membawa perspektif baru dalam penanggulangan dampak bencana dari hulu, yakni melalui pemberdayaan ekonomi dan revolusi mentalitas masyarakat pesisir. Beliau mendorong para nelayan untuk mengadopsi mentalitas yang kaya, kompak, dan berdaya secara ekonomi.
"Nelayan didorong untuk memaksimalkan fungsi Koperasi Nelayan Merah Putih serta menyukseskan program Kampung Nelayan. Manajemen kerja juga harus tertata, termasuk pentingnya membagi tugas kelompok secara terstruktur dan melibatkan ibu-ibu nelayan ke dalam ekosistem ekonomi pesisir," ujar Budi Utama dalam arahannya.
Sebagai langkah konkret perlindungan sosial-ekonomi, Budi Utama memastikan bahwa jaminan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pesisir tidak akan membebankan penalti atau tunggakan bagi nelayan yang terlambat membayar. Dari sisi kemandirian fiskal desa, beliau juga mengimbau pengoptimalan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memfasilitasi pembuatan perahu kelompok nelayan lokal, alih-alih mengandalkan bantuan instan semata. Untuk aspek keselamatan di laut, nelayan diwajibkan menyimpan nomor Call Center darurat BASARNAS, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten pada ponsel masing-masing.
Upaya edukasi ini diperkuat oleh pemaparan materi komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kebijakan Legislatif oleh Anggota Komisi IV DPRD Prov. Babel (Maryam, S.H., M.H.), Sosialisasi Berlayar oleh perwakilan Basarnas Pangkalpinang (Imam). Tak lupa setelah penyampaian materi dilanjutkan sesi diskusi interaktif menjadi ruang dialogis yang produktif antara pemerintah dan warga. Beberapa poin penting yang berhasil dihimpun dan direspons meliputi:
"Alur Bantuan dan Infrastruktur" Menanggapi pertanyaan Bapak Muryadi (Kelompok Nelayan Berkas Samudra) terkait kepastian bantuan penyuluh, serta keluhan Bapak M. Ridwan mengenai pendangkalan alur perahu (bulur) di Tanjung Ratu, Ibu Maryam menyarankan koordinasi intensif dengan dinas terkait di tingkat Kabupaten guna penganggaran dan solusi jangka panjang
Usulan Bapak Sudaryanto terkait pengadaan Keramba Apung saat musim barat ditampung sebagai masukan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara perihal kerusakan bagan akibat cuaca ekstrem yang ditanyakan warga, Bapak Harun selaku perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen segera menyampaikannya ke dinas terkait dan petugas penyuluh. Merespons tingginya antusiasme warga pesisir untuk memahami mitigasi bencana, Budi Utama menyarankan kelompok nelayan segera mengajukan surat permohonan resmi agar BPBD Provinsi atau Kabupaten dapat menjadwalkan pelatihan khusus.
Pengukuhan Komitmen Keselamatan Pesisir
Sebagai bentuk legitimasi struktural, acara ini juga meresmikan Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang diwakili oleh anggota Kelompok Nelayan Desa Rebo (Alan, M. Ridwan, dan Mita Kasim) oleh Kalaksa BPBD Prov. Babel bersama jajaran DPRD dan BPBD Kabupaten Bangka.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan pembagian Life Jacket (jaket pelampung) secara simbolis kepada para nelayan sebagai komitmen mutlak atas keselamatan kerja di laut. Seluruh peserta yang hadir juga dianugerahi sertifikat penghargaan dari BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas partisipasi aktif mereka.
Kegiatan di Pantai Rebo ini diproyeksikan sebagai program percontohan (pilot project) berkelanjutan yang diharapkan segera memiliki legalitas hukum dan akta yang kuat. Melalui integrasi edukasi bencana dan penguatan ekonomi ini, BPBD Babel optimis mampu mencetak generasi nelayan yang tidak hanya tanggap menghadapi anomali alam, tetapi juga mandiri secara finansial demi mewujudkan Bangka Belitung yang Berdaya dan Tangguh Menghadapi Bencana.
